390 KADES DAN BPD dilatih menyusun RPJMDes

Sebanyak 390 Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa dari 14 kecamatan di kabupaten Bone, di latih oleh fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam rangka pengintegrasian program PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan pembangunan reguler kabupaten Bone selama 3 hari yang dihadiri narasumber Andi Mangunsidi Massarappi kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Ketua Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Propinsi Sulawesi Selatan.

Pengintegrasian program PNPM Mandiri Perdesaan dengan perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai pengalaman baik dari pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan PNPM Mandiri Perdesaan ke dalam manajemen pembangunan reguler daerah hal ini perlu dilakukan agar lebih efisien, efektif, terpadu dan lebih berkesinambungan pembangunan di desa yang menjadi muara dari perencanaan pembangunan daerah.

UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjamin mekanisme perencanaan yang partisipatif dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Namun dalam kenyataannya proses perencanaan yang berasal dari bawah tersebut masih belum berjalan sesuai harapan, mengingat masih begitu dominannya pendekatan “top down” dalam pembangunan di Indonesia. “Proses musrenbang yang dilaksanakan selama ini ternyata belum mampu mengakomodir kebutuhan riil masyarakat mengingat proses penganggaran yang masih didominasi oleh dinas-dinas/SKPD”. Hal ini diungkapkan fasilitator, atas dasar kenyataan tersebut muncul beberapa model pembangunan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan pengelolaan partisipatif

Peserta pelatihan sebagian merasa pesimis dengan terlaksananya pengintegrasian program PNPM Mandiri perdesaan dengan perencanaan pembangunan reguler daerah dengan alasan persoalan penganggaran yang terbatas dengan banyaknya usulan yang menjadi prioritas masyarakat di desa hal ini disebabkan sebelumnya selama ini tidak tersentuh pembangunan, “dan selama ini usulan desa yang dimasukkan dalam musrembang yang dilakukan setiap tahun tidak pernah direalisasikan, demikian diungkapkan salah seorang kepala desa yang menjadi peserta pelatihan”

Suardi Mandang Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan sangat diharapkan peserta pelatihan untuk menfasilitasi usulan pembangunan di desa yang menjadi prioritas dapat dimasukkan dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah dan juga berharap kepada pemerintah propinsi agar bisa menganggarkan usulan masyarakat yang tidak didanai PNPM Mandiri Perdesaan.(SM)